PAMEKASAN, Pilar Pos || Rencana Kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam agenda “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama 24.114 siswa di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada Minggu (24 Mei 2026) memdatang mendapat penolakan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan. Kamis (21/5/2026).
Penolakan itu disampaikan karena PMII menilai pemerintah lebih mengedepankan agenda seremonial dibanding menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan di daerah.
PC PMII Pamekasan menyoroti kondisi pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur sekolah rusak, ketimpangan akses pendidikan, hingga nasib tenaga pendidik honorer yang belum mendapatkan kepastian kesejahteraan dan status kerja.
Berdasarkan data yang dihimpun organisasi tersebut, pada tahun 2026 terdapat 187 sekolah di Kabupaten Pamekasan dari jenjang TK, SD hingga SMP yang masih diusulkan untuk diperbaiki. Sejumlah ruang kelas bahkan dilaporkan mengalami kerusakan berat dan mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Di sisi lain, persoalan guru honorer juga dinilai belum menemukan solusi jelas. Pemerintah pusat masih dihadapkan pada proses transisi kebijakan bagi guru non-ASN yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian status maupun perlindungan kesejahteraan.
Ketua Umum PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, mengatakan pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen pencitraan politik melalui kegiatan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Ketika negara lebih sibuk menghitung jumlah peserta senam dibanding jumlah sekolah rusak, maka pendidikan sedang kehilangan orientasi etik dan intelektualnya. Pemerintah seolah membangun panggung megah di atas lantai pendidikan yang retak,” ujarnya.
Menurut Fahril, pendidikan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas sarana belajar, pemerataan akses pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik, bukan sekadar membangun citra keberhasilan melalui kegiatan massal.
Ia juga mengkritik keterlibatan pelajar dalam agenda seremonial yang dinilai lebih berorientasi pada visualisasi keberhasilan birokrasi ketimbang penguatan kualitas pendidikan secara substantif.
“Pendidikan bukan festival tubuh yang digerakkan serentak di stadion, melainkan proses memanusiakan manusia melalui ilmu pengetahuan yang adil, kritis, dan membebaskan,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, PC PMII Pamekasan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menolak politik seremonial pendidikan yang tidak menyentuh akar persoalan di daerah. Kedua, mendesak pemerintah memprioritaskan penyelesaian krisis infrastruktur pendidikan dan sekolah rusak di Kabupaten Pamekasan.
Ketiga, menuntut kepastian kesejahteraan dan perlindungan status tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Keempat, menolak eksploitasi pelajar dalam agenda pencitraan kekuasaan. Kelima, mendesak Kemendikdasmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang substantif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah.
PMII menilai persoalan pendidikan tidak akan selesai melalui slogan maupun kegiatan seremonial semata. Organisasi mahasiswa itu meminta pemerintah lebih fokus pada pembenahan substansi pendidikan agar kualitas pendidikan di daerah benar-benar mengalami perbaikan.
Penulis : Ridho
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
