SAMPANG, Pilar Pos | Aksi ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang menuntut kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berujung ricuh. Sukardi, Aktivis di Sampang menilai kericuhan justru dipicu oleh tindakan aparat keamanan, khususnya Polres Sampang.
Menurutnya, sejak awal ada indikasi upaya pengkondisian agar aksi terkesan tidak kondusif. Massa dilarang berorasi di depan kantor DPRD Sampang, padahal titik aksi tersebut telah disampaikan dalam surat pemberitahuan resmi.
“Kami sudah koordinasi sejak awal, tapi malah dihalangi dan diarahkan ke Alun-Alun. Ini seolah disengaja agar aksi terlihat anarkis. Kami khawatir ada penyusup yang ingin menodai perjuangan masyarakat desa,” kata Sukardi.
Ia juga menilai aparat bertindak represif dengan menembakkan gas air mata dari jarak dekat tanpa upaya persuasif terlebih dahulu dan bahkan tanpa menggunakan water canon sebagai langkah awal pengendalian.
“Kalau mau tangkap perusak silakan, tapi jangan rakyat yang ditindas. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.
Sukardi menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan ke Propam Polda Jatim terkait dugaan pelanggaran prosedur dan keberpihakan aparat. Ia mengklaim memiliki bukti foto dan video tindakan represif polisi.
“Kami punya bukti kuat Polres Sampang bertindak tidak profesional. Aparat seolah membela penguasa daerah, bukan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hartono membantah tudingan tersebut. Dikutip dari Kabar Madura, ia menyebut permintaan massa untuk berorasi di halaman kantor DPRD tidak logis dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
“Permintaannya tidak masuk akal. Sudah kami beri kelonggaran mundur 10 meter, tapi mereka menolak. Itu menunjukkan niat yang tidak baik,” ujarnya.
Hartono menegaskan, tindakan aparat sudah sesuai prosedur. Gas air mata ditembakkan setelah massa melempari batu ke arah petugas.
“Kami sudah sabar, tapi karena dilempari, kami terpaksa bertindak,” tegasnya.
Diketahui, aksi tersebut dipicu penundaan Pilkades di Sampang sejak 2021. Pemkab sebelumnya berjanji menggelar Pilkades pada 2025, namun kembali ditunda dengan alasan peraturan belum turun dan anggaran dialihkan ke infrastruktur. Massa mendesak agar Pilkades digelar pada 2026.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
