SAMPANG, Pilar Pos | Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) pada Selasa (28/10/2025) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan Daleman–Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua AMS, Mat Pandi, atas nama lembaga yang dipimpinnya. Dalam laporannya, AMS menyoroti pelaksanaan kegiatan konstruksi jembatan yang menggunakan dana hibah dari BNPB Pusat dengan nilai proyek sebesar Rp 2,1 miliar.
Mat Pandi menyebut, laporan tersebut ditujukan terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek, antara lain Kepala Pelaksana BPBD Sampang selaku PPK, PPTK kegiatan konstruksi hibah BNPB, Direktur CV Al-Qudz sebagai pelaksana proyek, serta konsultan pengawas kegiatan tersebut.
“Kami menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan yang patut diduga menimbulkan kerugian negara. Karena itu kami resmi melaporkannya ke Kejari Sampang untuk ditindaklanjuti,” ujar Mat Pandi, Selasa (28/10/2025).
Dalam laporan tersebut, AMS membeberkan beberapa temuan hasil investigasi dan kajian di lapangan, antara lain:
1. Pekerjaan tidak sesuai RAB, mulai dari tahap galian dasar, pondasi, struktur bawah dan atas, hingga pekerjaan pelengkap (oprit).
2. Proses pengecoran dilakukan secara manual menggunakan molen, padahal dalam RAB harus menggunakan mutu beton Fe’ 24,90 MPa atau setara K-300.
3. Indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di internal BPBD Sampang yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi tim ahli terkait perlunya uji laboratorium oleh pihak kompeten, sebagaimana hasil kesepakatan dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Sampang.
4. Adanya indikasi pemindah tanganan kegiatan oleh CV. Al-Qudz kepada pihak lain tanpa adanya MOU dan persyaratan secara administrasi yang jelas.
Mat Pandi menegaskan, langkah AMS melaporkan dugaan penyimpangan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana hibah pemerintah benar-benar transparan dan sesuai aturan.
“Kami berharap Kejari Sampang segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Fadila Helmi, saat dikonfirmasi pilarpos.com dirinya belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan dari AMS dikarenakan belum mengetahui laporan tersebut.
“Belum masuk ke saya, coba hubungi Kasi Intel,” katanya singkat.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
