SAMPANG, Pilar Pos || Penyelidikan dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon Petronas senilai Rp21 miliar terus bergulir di Polda Jawa Timur. Kasus tersebut kini tengah didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Jumat (26/12/2025).
Terbaru, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-4 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim melalui Kasubdit II, AKBP Deky Hermansyah. SP2HP tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1206/VII/2025/SPKT/Polda Jatim.
Dalam SP2HP itu, pada poin 2 huruf A disebutkan bahwa penyelidik telah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Namun hingga saat ini, kedua instansi tersebut belum memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan.
Selanjutnya, pada poin 2 huruf B, penyidik menyampaikan rencana tindak lanjut berupa pemanggilan kedua terhadap Dinas ESDM Jatim dan Dinas Perikanan Sampang, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang berkaitan dengan perkara dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon tersebut.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum nelayan Pantura Madura, Ali Topan, meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jatim bekerja secara profesional dan tidak ragu menegakkan hukum.
“Kami meminta penyidik bekerja secara profesional dan tegak lurus. Jika Kepala Dinas Perikanan Sampang maupun pihak Dinas ESDM Jatim tidak memenuhi panggilan kedua, silakan dilakukan penjemputan paksa. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam KUHAP,” tegas Ali Topan, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa apabila seseorang yang dipanggil sebagai saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, maka penyidik berwenang menghadirkannya secara paksa.
Selain itu, Ali Topan juga mendesak agar proses penyelidikan segera dipercepat dan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Laporan ini sudah berjalan lebih dari empat bulan dan terkesan terkatung-katung. Kami meminta agar segera dinaikkan ke tahap penyidikan supaya jelas siapa saja yang harus bertanggung jawab dan segera ditetapkan tersangkanya,” ujarnya.
Sementara itu, Suberdi, nelayan sekaligus pelapor dalam kasus dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon Petronas, mengaku lelah karena terus dipanggil untuk dimintai keterangan, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.
“Kami capek dipanggil terus, tetapi belum ada tersangkanya. Jika sampai Februari 2026 masih belum ada kepastian hukum, kami atas nama Persatuan Nelayan Pantura Madura akan menggelar aksi demonstrasi ke Polda Jawa Timur,” tegas Suberdi.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan awak media telah mencoba menghubungi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Wahyu Prihartono. Namun, nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Agus Junaidi
Sumber Berita : Pilar Pos
