SAMPANG, Pilar Pos | Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali, hingga kini, belum memberikan ganti rugi atas kerusakan rumpon milik para nelayan di perairan Pantai Utara (Pantura) Madura yang terdampak eksplorasi 3D Seismik Migas, hal itu terjadi sejak hampir setahun terakhir. Namun, penyelesaiannya justru semakin buram, Rabu (30/07/2025).
Petronas mengeklaim telah menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga, yakni PT Elnusa.
Bahkan, dalam pernyataan terakhir, Erik Yoga, selaku Manager Petronas, justru mengarahkan nelayan dan aktivis agar menyampaikan keluhan mereka kepada Bupati Sampang.
Sikap itu, memantik kemarahan berbagai pihak yang menilai Petronas cuci tangan atas kerugian yang ditanggung rakyat pesisir. Salah-satunya, dari Ketua Kepala Desa Pantura Sampang, Moch Wijdan.
Sebab, pernyataan yang dilontarkan oleh Manager Petronas, membuat Moch Wijdan yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) itu tergelitik.
Moch Wijdan menegaskan, bahwa ia tidak akan tinggal diam dan akan menelusuri ke mana sebenarnya aliran dana ganti rugi tersebut bermuara, dan siapa saja yang harus bertanggung jawab.
Dirinya menegaskan, jika ganti rugi kerusakan rumpon nelayan tidak kunjung dibayar oleh pihak Petronas, ia tidak akan ragu berdiri bersama rakyat.
“Saya berjanji akan menyelidiki ke mana larinya dana ganti rugi itu. Jika memang terbukti digelapkan, maka Petronas wajib membayar kembali. Apabila mereka tetap menolak, saya tidak akan ragu untuk berdiri bersama rakyat dan mendukung pengusiran Petronas dari Pulau Madura,” katanya dengan nada lantang, saat ditemui dikediamannya.
Lebih lanjut, Ia mengaku nyaris setiap hari menerima keluhan dari para tokoh nelayan dari tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang, serta dari Kecamatan Batumarmar dan Pasian di Pamekasan.
“Tolong Petronas segera bayar ganti rugi rumpon nelayan. Jangan lagi mempermainkan rakyat kecil. Saya sering didatangi tokoh-tokoh nelayan yang mengeluh karena sudah hampir satu tahun rumpon mereka rusak dan tak juga diganti,” tegas pria yang akrab disapa Bun Wid.
Saat ditanya soal dugaan keterlibatan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Bun Wid menanggapi secara diplomatis. Ia meyakini Bupati Sampang tidak akan terlibat. Namun, dirinya menyoroti adanya kemungkinan permainan oknum di balik lambannya ganti rugi.
“Saya tidak yakin Bupati terlibat, pastinya Bupati Sampang akan membela rakyat. Tapi sangat tidak masuk akal jika Petronas, perusahaan besar asal Malaysia, tidak membayar. Kemungkinan besar, ada oknum yang bermain di belakang ini,” pungkasnya.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
