SAMPANG, Pilar Pos | Ekosistem pesisir di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kian terancam. Sejumlah lahan pantai yang seharusnya menjadi kawasan perlindungan lingkungan berubah fungsi menjadi “tanah reklamasi” hasil timbunan sirtu.
Ironisnya, praktik reklamasi dan jual beli lahan pesisir ini diduga melibatkan oknum masyarakat, melainkan juga dugaan kuat melibatkan oknum Kepala Desa. Aktivitas ini marak di beberapa desa, di antaranya Desa Dharma Tanjung, Sejati, Dharma Camplong, Tambaan, Banjar Talelah, dan Taddan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan ini telah berlangsung bertahun-tahun. Lahan pesisir yang diperjualbelikan langsung ditimbun untuk pembangunan rumah maupun tempat usaha. Bahkan, sebagian kawasan lahan basah berubah menjadi tambang galian C ilegal, dengan pasir hasil urukan dijual untuk kepentingan komersial.
Dampaknya, kerusakan lingkungan kian masif. Hutan bakau yang berfungsi sebagai benteng alami pantai mati secara besar-besaran. Ekosistem terumbu karang ikut hancur akibat sedimentasi, arus laut berubah, dan abrasi semakin menggerus garis pantai. Kondisi ini memperburuk nasib nelayan yang kehilangan sumber penghidupan.
Meski kerusakan nyata terlihat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dinilai tidak melakukan upaya penertiban maupun pemulihan. Padahal, aktivitas tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketua Barisan Pemuda Peduli Desa (BPPD), Agung Pratama Deny Logito, mengecam keras praktik reklamasi ilegal tersebut. Ia menilai, tindakan itu bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga merampas ruang publik.
“Tanah reklamasi dan lahan basah seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan konservasi, bukan dijadikan komoditas bisnis atau ditambang ilegal. Pemkab Sampang tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.
Agung menambahkan, jika pemerintah daerah tetap membiarkan praktik ini, pihaknya siap melaporkan kasus tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum pusat.
“Kalau dibiarkan, Camplong bukan hanya kehilangan garis pantainya, tapi juga hancur ekosistem laut dan nelayan akan kehilangan mata pencaharian,” pungkasnya.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
