Sumenep, Pilar Pos |Terlihat tumpukan jrigen berjumlah besar di SPBU Slopeng Kabupaten Sumenep bergerilya alot, seolah kebal hukum, meski menteri ESDM melarang melakukan pengisian BBM Pakai Jrigen, hal itu terpantau warga langsung saat pengisian BBM Jenis Solar. Jum’at, 06/03/2026.
Menurut warga setempat yang tidak mau dipublikasikan identitasnya jika hal itu seringkali dilakukan di siang hari menjelang sore, hak itulah membuat pengendara saat hendak mau isi BBM antre dan ada yang tidak kebagian.
“Saya mendesak aparat utamanya Polres Sumenep untuk turun ke lokasi, kasihan warga selalu antre dan ada yang tidak mendapatkan BBM,” Kesalnya pada media ini.
Pantauan media ini saat ditelusuri jika BBM jenis solar tersebut dikirim ke rea barat, dan berpangkalan di Area Tamberu Sampang. Entahlah, siapa mafia solar dengan jumlah besar tersebut dikirim.
Namun pihak Alarat Penegak Hukum wajib menindak tegas mafia-mafia Solar agar tidak merugikan warga lain yang membutuhkan.
Didik Mulyadi Selaku Tim investigasi Ormas Madas mendesak pihak kepolisian utamanya Polres Sumenep untuk melakukan peninjauan di lokasi serta menangkap pelaku.
“Tugas kami adalah melaporkan kepada pihak aparat kepolisian untuk menangkap pelaku tersebut, karena ini jelas melanggar,” Ungkap Didik.
Perlu diketahui:
Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:
Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang yang melakukan:
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
