Oleh : Firman Syah Ali
Pamekasan – Pilar Pos. Sebetulnya, secara administratif, Pamekasan bukanlah sebuah kota, namun sebuah Kabupaten, karena jenis daerah otonomnya adalah Pemerintah Kabupaten bukan Pemerintah Kota. Penulis menyebut Kota di sini bukan dalam konteks administratif, tapi konteks sosio-kultur lokal, di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan menyebut wilayah Kecamatan Pamekasan sebagai Kota. Orang Plakpak dan Orang Batumarmar kalau ijin ke isterinya untuk pergi ke Kecamatan Pamekasan, pasti mengatakan “lek, saya mau ke kota dulu ya”.
Pamekasan bukanlah sekadar kabupaten di Pulau Madura, dan Kecamatan Pamekasan bukanlah sekadar ibu kota Pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Pamekasan adalah sebuah ekosistem pemikiran kritis dan progresif yang terwujud dalam “Tiada Hari Tanpa Demo”.
Dalam tulisan ini saya sengaja memakai nomenklatur Pemerintahan Kabupaten bukan Pemerintah Kabupaten, sebab definisi Pemerintahan Kabupaten lebih luas, meliputi DPRD dan segenap instansi vertikal Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang ada di Wilayah Kabupaten Pamekasan.
Dengan julukan Kota Aktivivis, Pamekasan telah membuktikan bahwa keterlibatan civil society dalam proses kebijakan publik bukanlah ancaman, melainkan energi penggerak pembangunan yang sangat signifikan.
Pemerintahan Kabupaten Pamekasan tentu memandang dinamika ini sebagai aset berharga, sebuah bukti nyata bahwa denyut nadi demokrasi di kabupaten relijius ini berdetak dengan sangat kuat.
AKAR HISTORIS
Julukan Kota Aktivis tidak muncul dalam semalam sambil meminum secangkir kopi dan mengisap sebatang rokok durno. Secara historis, karakteristik kritis, progresif dan patriotis masyarakat Pamekasan berakar dari tradisi keilmuan dan perjuangan yang panjang. Semboyan “Mekkas Jatna, Jenneng Dibi’” (Memerintah dengan kemampuan sendiri) yang diwariskan sejak era Panembahan Ronggosukowati (1530 M) telah menanamkan nilai kemandirian dan keberanian untuk bersikap seluruh penduduk pamekasan dari masa ke masa.
Kultur ini diperkuat oleh peran sentral pesantren dan para Kiai. Dalam sosiologi masyarakat Pamekasan, Kiai bukan sekadar pemimpin agama, tetapi juga opinion leader yang membentuk nalar kritis santri dan masyarakat. Sejarah panjang Pamekasan sebagai pusat pendidikan Islam di Madura telah melahirkan generasi yang terbiasa mempertanyakan ketidakadilan, mencari solusi atas kemaksiatan (seperti spirit Gerbang Salam), dan aktif terlibat dalam diskursus publik. Aktivisme di Pamekasan adalah manifestasi modern dari tradisi Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang diadaptasi dalam bentuk pengawalan kebijakan publik.
MITRA PEMERINTAHAN
Jika di masa lalu aktivisme mungkin lebih sering tampil dalam wajah parlemen jalanan, kini kita melihat pergeseran yang menggembirakan. Publik merasakan adanya transformasi. Aktivisme yang dulunya sekadar bersifat oposisional, kini berkembang menjadi aktivisme berbasis solusi.
Kita menyadari bahwa Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) adalah kunci. Ketika aktivis, akademisi, dan kelompok pemuda memberikan masukan melalui audiensi, forum konsultasi publik, atau diskusi terbuka, mereka sebenarnya sedang membantu pemerintahan “memikirkan Pamekasan”.
Pemerintahan tentu sangat terbantu oleh peran para aktivis sebagai check and balance yang memastikan kebijakan tidak bias dan tetap menyentuh akar rumput.
Sebagaimana semangat kolaborasi yang terus digalakkan, seperti keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan ekonomi (misalnya melalui Pamekasan Economic Fest), pemerintahan kini menempatkan aktivis sebagai mitra strategis dalam mengawal inovasi daerah.
OUTLOOK
Dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi dan berkualitas, visi pemerintahan dan pembangunan Pamekasan akan dapat diwujudkan lebih cepat dan tepat.
Masa depan Pamekasan adalah masa depan di mana
dialog menjadi budaya, di mana ruang-ruang diskusi antara Pemerintahan dan civil society terus meningkat.
Kreasi dan Inovasi daerah tidak lagi lahir dari atas ke bawah (top-down), melainkan hasil dari sintesis antara kebutuhan masyarakat yang disuarakan oleh para aktivis dan kapabilitas teknis birokratis pemerintahan.
Energi aktivisme yang kritis akan sangat baik jika diarahkan pada pengawasan program-program strategis, seperti transformasi SDM unggul dan penguatan ekonomi inklusif, dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus.
EPILOG
Pemerintahan pasti mengapresiasi setiap suara yang muncul. Kritik adalah “vitamin” yang menjaga pemerintahan tetap waspada, kreatif, dan dekat dengan rakyatnya. Mari kita jaga tradisi “Kota Aktivis” ini sebagai kebanggaan yang produktif, di mana setiap perbedaan pendapat adalah langkah untuk mendewasakan demokrasi, dan setiap aksi adalah kontribusi bagi kejayaan Bumi Perjuangan.Pamekasan Berdaya Saing dan Spektakuler bukan karena kita semua seragam, melainkan karena kita semua peduli.
Penulis : Lutfi rizal
Sumber Berita : Lutfi
