SAMPANG, Pilar Pos || Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, di tengah temuan sedikitnya 35 merek rokok ilegal dalam operasi lapangan, penyerapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang pada 2026 justru baru mencapai sekitar 52 persen.
Dari total anggaran sebesar Rp600 juta, realisasi penyerapan hingga November 2026 baru sekitar Rp320 juta. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penurunan alokasi anggaran DBHCHT Satpol PP Sampang pada 2027 menjadi Rp400 juta.
Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, M. Suaidi Asyikin, mengaku telah mengusulkan anggaran yang lebih rendah, yakni Rp250 juta untuk tahun depan. Namun, alokasi yang akhirnya ditetapkan justru sebesar Rp400 juta.
“Untuk 2027 saya mengajukan Rp250 juta, tetapi diberikan Rp400 juta. Pertimbangannya karena efektivitas anggaran. Sebab, anggaran 2026 sebesar Rp600 juta saja penyerapannya baru sekitar 52 persen atau Rp320 juta,” ungkap Suaidi, Jumat (13/11/2026).
Rendahnya realisasi tersebut menjadi catatan tersendiri, terlebih kegiatan pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal masih menemukan banyak pelanggaran di lapangan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT.
Suaidi menjelaskan, anggaran DBHCHT Satpol PP selama ini digunakan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari sosialisasi, deteksi dini, operasi bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan, hingga pemusnahan barang kena cukai ilegal.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan peredaran rokok ilegal belum sepenuhnya dapat ditekan. Berdasarkan hasil operasi sementara, petugas telah menemukan sedikitnya 35 merek rokok ilegal yang beredar di wilayah Kabupaten Sampang.
“Kalau merek rokok ilegal yang ditemukan banyak, sekitar 35 merek. Tetapi itu belum jumlah keseluruhan karena sekarang operasi di lapangan masih berlangsung,” jelasnya.
Temuan puluhan merek tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih membutuhkan langkah yang lebih serius dan terukur. Apalagi, kegiatan pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi dan operasi rutin, tetapi juga membutuhkan strategi pengawasan yang efektif hingga menyentuh jalur distribusi.
Di sisi lain, belum optimalnya penyerapan anggaran 2026 juga menyisakan pertanyaan mengenai perencanaan kegiatan. Terlebih, anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp600 juta, sementara realisasi penggunaannya baru sekitar separuh.
Saat dikonfirmasi mengenai belum maksimalnya penyerapan anggaran, termasuk alasan tidak seluruh alokasi digunakan untuk kegiatan operasi pemberantasan rokok ilegal, Suaidi menyebut dirinya hanya menjalankan program yang telah direncanakan oleh pejabat sebelumnya.
“Saya ini hanya pelaksana. Yang menganggarkan dulu kepala yang lama. Saya hanya menyesuaikan dengan pelaksanaan saja, karena saya juga tidak mau dan tidak berani,” tukasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa tanggung jawab perencanaan anggaran 2026 berada pada pejabat sebelumnya. Meski demikian, rendahnya realisasi anggaran tetap menjadi persoalan kelembagaan yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait program yang belum terlaksana dan penyebab tidak optimalnya penyerapan.
Publik tentu berharap anggaran DBHCHT tidak sekadar terserap dalam kegiatan administratif dan seremonial, melainkan benar-benar berdampak terhadap penurunan peredaran rokok ilegal di Sampang.
Dengan masih ditemukannya puluhan merek rokok ilegal, efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran operasi, serta hasil konkret pemberantasan patut menjadi bahan evaluasi Satpol PP dan pemerintah daerah.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
