Oleh: Dr. Adi Suparto, Wartawan Senior
(OPINI) – SAMPANG, Pilar Pos || Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Namun, kemerdekaan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan amanat konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Pemanggilan jurnalis ke ruang sidang sebagai saksi dalam perkara pidana, seperti yang dialami Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, terkait tayangan program gelar wicara Rakyat Bersuara, menjadi momentum penting untuk kembali menguji batas antara kebebasan pers, perlindungan karya jurnalistik, dan kewenangan aparat penegak hukum.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut posisi seorang jurnalis di hadapan hukum. Lebih jauh, ada kepentingan publik yang harus dilindungi, yakni hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, akurat, dan bertanggung jawab.
Setidaknya ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, aparat penegak hukum harus memahami dan menghormati kedudukan produk jurnalistik beserta mekanisme perlindungan yang diatur dalam perundang-undangan. Kedua, peristiwa ini harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh insan pers, baik jurnalis, pengelola media daring, maupun lembaga penyiaran dan pengelola kanal podcast, agar tetap konsisten menjaga netralitas, objektivitas, dan independensi.
Perlindungan Hukum dan Fungsi Pers sebagai Clearing House
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan konstitusional bagi kemerdekaan pers sekaligus mengatur tanggung jawab profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Pasal 3 dan Pasal 6 UU Pers menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sekaligus kewajiban memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, pers memiliki peran strategis sebagai clearing house atau rumah penjernih informasi. Pers dituntut tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga melakukan verifikasi, menguji kebenaran, serta memberikan konteks agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang simpang siur.
Karena itu, ketika sebuah produk jurnalistik, baik berupa tayangan televisi, video pemberitaan, maupun podcast, dikaitkan dengan proses pembuktian perkara pidana, diperlukan kehati-hatian ekstra. Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengabaikan prinsip perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Terlebih, Pasal 4 Ayat (4) UU Pers secara tegas mengakui Hak Tolak wartawan sebagai hak untuk melindungi sumber informasi yang harus dirahasiakan. Hak tersebut bukan sekadar perlindungan personal bagi seorang wartawan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi pers.
Logikanya sederhana. Jika narasumber merasa bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada wartawan berpotensi membuka identitasnya di hadapan hukum, kepercayaan terhadap pers dapat terkikis. Sumber-sumber informasi yang memiliki kepentingan publik mungkin akan memilih bungkam karena takut menghadapi konsekuensi.
Jika kondisi tersebut terjadi, yang dirugikan bukan hanya wartawan atau perusahaan media, melainkan masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap informasi penting.
Namun, perlindungan tersebut juga tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan mutlak bagi insan pers. Hak Tolak, perlindungan sumber, dan kedudukan produk jurnalistik harus ditempatkan sesuai ketentuan hukum serta konteks perkara yang dihadapi.
Independensi dan Tanggung Jawab Etik di Media Daring serta Podcast
Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pers tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etik. Tidak semua konten yang diproduksi oleh perusahaan media otomatis dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan berdasarkan UU Pers.
Sebuah produk harus benar-benar lahir dari proses kerja jurnalistik yang profesional, melalui mekanisme redaksional, verifikasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Hal ini menjadi semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan media digital, terutama produksi video dan podcast yang kini menjadi bagian dari strategi pemberitaan berbagai perusahaan pers.
Format podcast yang cenderung santai, cair, dan dialogis terkadang membuat batas antara wawancara jurnalistik dan percakapan bebas menjadi kabur. Padahal, ketika sebuah podcast diproduksi sebagai produk jurnalistik oleh perusahaan pers, prinsip-prinsip jurnalistik tetap harus menjadi landasan utama.
Gaya penyajian boleh berkembang mengikuti perubahan zaman, tetapi standar etik tidak boleh ikut dilonggarkan.
Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1, mengamanatkan bahwa wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara Pasal 3 menegaskan kewajiban wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Prinsip tersebut harus tercermin dalam setiap produk jurnalistik, termasuk saat membahas persoalan hukum, konflik kepentingan, maupun polemik yang melibatkan pejabat publik dan kelompok tertentu.
Seorang pembawa acara atau moderator tidak boleh berubah menjadi pihak yang menggiring opini. Pertanyaan kritis memang diperlukan, tetapi harus tetap berada dalam koridor profesionalisme. Ketegasan dalam menggali informasi tidak boleh berubah menjadi keberpihakan.
Bagi lembaga penyiaran televisi dan radio, tanggung jawab tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI.
Artinya, kebebasan mengelola program jurnalistik harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga proporsionalitas, keberimbangan narasumber, dan objektivitas penyajian.
Rekaman Digital dan Cermin Profesionalisme Jurnalis
Ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian sebagian insan pers: rekaman digital tidak pernah benar-benar hilang.
Setiap pertanyaan yang dilontarkan, setiap pernyataan yang disampaikan, setiap ekspresi ketika memandu dialog, hingga cara sebuah persoalan dibingkai akan menjadi jejak digital yang dapat diputar kembali dan dinilai oleh publik.
Karena itu, setiap jurnalis harus menyadari bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari seberapa berani mengungkap persoalan, tetapi juga dari seberapa mampu menjaga jarak dari kepentingan yang dapat memengaruhi independensinya.
Pers memang harus kritis terhadap kekuasaan. Namun, sikap kritis tidak identik dengan keberpihakan. Pers harus berdiri di atas fakta, bukan menjadi alat pembenaran bagi kepentingan tertentu.
Inilah tantangan besar bagi media daring dan kanal podcast yang semakin berkembang. Jangan sampai tuntutan popularitas, jumlah penonton, dan persaingan mendapatkan perhatian publik membuat standar jurnalistik dikorbankan.
Konten yang provokatif mungkin mampu menarik perhatian dalam waktu singkat. Namun, kredibilitas media dibangun melalui konsistensi menjaga akurasi, keberimbangan, dan independensi.
Kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik bukan formalitas administratif, apalagi penghambat kreativitas dalam menyajikan informasi. Justru, kode etik merupakan fondasi yang membedakan produk jurnalistik dengan konten media sosial yang tidak melalui proses verifikasi dan pertanggungjawaban redaksional.
Menjaga Pers dari Kriminalisasi, Menjaga Jurnalis dari Penyimpangan Etik
Persoalan lain yang juga perlu ditegaskan adalah pentingnya membedakan sengketa pemberitaan dengan tindak pidana yang mungkin muncul dalam suatu perkara.
Setiap keberatan terhadap produk jurnalistik pada prinsipnya harus terlebih dahulu ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers, melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Dewan Pers sesuai kewenangannya.
Aparat penegak hukum perlu menghormati mekanisme tersebut dan tidak terburu-buru menarik persoalan pemberitaan ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu memastikan karakter dan kedudukan produk yang dipersoalkan.
Namun, di sisi lain, insan pers juga tidak boleh menggunakan UU Pers sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang memang berada di luar ruang lingkup kerja jurnalistik.
Perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan penegakan etika dan hukum. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi demi menjaga kepercayaan publik.
Sebab, membela kemerdekaan pers bukan berarti membenarkan seluruh tindakan wartawan. Sebaliknya, menegakkan hukum juga tidak boleh menjadi pintu masuk untuk membungkam kritik dan mengintimidasi kerja jurnalistik.
Penutup
Pada akhirnya, menjaga marwah kemerdekaan pers membutuhkan komitmen dari dua sisi: aparat penegak hukum yang menghormati perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan insan pers yang konsisten menjalankan profesinya berdasarkan prinsip independensi, objektivitas, serta kepatuhan terhadap kode etik.
Pers harus tetap menjadi ruang publik yang bebas, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan sampai meja hijau menjadi ancaman bagi jurnalis yang bekerja berdasarkan fakta dan kepentingan publik. Namun, jangan pula kebebasan pers dijadikan alasan untuk mengabaikan standar profesionalisme.
Kita membutuhkan pers yang berani mengungkap kebenaran, tetapi tidak kehilangan objektivitas. Pers yang kritis terhadap kekuasaan, tetapi tidak menjadi alat kepentingan. Pers yang bebas menyampaikan informasi, tetapi tetap bertanggung jawab atas setiap karya yang dipublikasikan.
Sebab, marwah pers tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat perlindungan hukum yang dimilikinya, tetapi juga oleh seberapa teguh insan pers menjaga integritas dan independensinya.
Kemerdekaan pers harus dilindungi, independensi harus dijaga, dan kebenaran tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
