Ditulis oleh: Moh. Ridho Nur Abdillah, Aktivis PMII Pamekasan
(OPINI) – Pilar Pos || Di tengah gegap gempita narasi tentang kesejahteraan rakyat, negara kini semakin sering berbicara dengan bahasa angka: desil, persentase, kelompok ekonomi, dan data terpadu. Seolah-olah kehidupan masyarakat dapat diringkas menjadi angka 1 sampai 10; yang miskin ditempatkan di bawah, sedangkan yang lebih mampu berada di atas.
Tidak ada yang salah dengan data. Bahkan, negara memang membutuhkan data yang akurat agar kebijakan tidak berjalan dengan mata tertutup. Namun, persoalannya muncul ketika angka dijadikan wajah utama kesejahteraan, sementara rakyat yang berada di balik angka tersebut justru semakin asing dari proses penentuannya.
Dalam era pemerintahan Prabowo, pendekatan berbasis desil menjadi semakin penting dalam menentukan siapa yang berhak menerima berbagai program perlindungan sosial. Secara konsep, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran. Tetapi, pertanyaan yang jauh lebih mendasar patut diajukan:
“Dari mana angka kesejahteraan itu lahir? Siapa yang menentukan? Seberapa sering data tersebut diperbarui? Dan apakah kondisi hidup seseorang benar-benar dapat diwakili oleh satu angka desil?”
Sebab, kehidupan rakyat tidak selalu berjalan seperti tabel statistik.
Ada keluarga yang hari ini masih mampu membeli beras, tetapi besok tidak tahu dari mana uang untuk membayar sekolah anak. Ada pedagang kecil yang terlihat memiliki usaha, tetapi pendapatannya tidak menentu. Ada buruh harian yang dalam satu minggu tampak memiliki penghasilan, tetapi pada minggu berikutnya tidak mendapatkan pekerjaan. Ada pula keluarga yang secara administratif terlihat cukup, tetapi sesungguhnya hidup dengan utang yang menumpuk.
Di sinilah problem besar pendekatan berbasis data muncul: realitas sosial bergerak jauh lebih cepat daripada pembaruan data.
Masyarakat kemudian berada dalam posisi yang agak ironis. Mereka menjadi objek pendataan, tetapi sering kali tidak benar-benar mengetahui bagaimana hasil pendataan tersebut berubah menjadi status kesejahteraan mereka.
Ketika seseorang tiba-tiba masuk desil tertentu dan kemudian kehilangan akses terhadap bantuan, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal bantuan.
Pertanyaannya adalah:
“Siapa yang sebenarnya mengenal kehidupan saya: data negara atau saya sendiri?”
Jangan sampai negara terlalu percaya kepada angka, sementara rakyat justru kehilangan ruang untuk menjelaskan kenyataan hidupnya.
Petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah masyarakat pun pada akhirnya berada di posisi yang tidak sederhana. Mereka mengumpulkan informasi berdasarkan kondisi yang ditemukan, sementara keputusan akhir berada dalam mekanisme pengolahan data dan kebijakan yang lebih luas. Ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yang sering kali berhadapan langsung dengan kekecewaan warga justru mereka yang berada di lapangan.
Padahal, persoalan kesejahteraan bukan hanya persoalan pendataan, melainkan persoalan kepercayaan.
Pemerintah boleh mengatakan bahwa bantuan harus tepat sasaran. Itu adalah prinsip yang patut didukung. Namun, ketepatan sasaran tidak cukup hanya dengan membuat klasifikasi desil. Harus ada transparansi mengenai sumber data, mekanisme pemutakhiran, ruang koreksi, serta kanal pengaduan yang benar-benar bekerja.
Rakyat berhak mengetahui mengapa dirinya masuk dalam kategori tertentu. Rakyat juga berhak mengoreksi apabila data tidak lagi menggambarkan kehidupannya.
Sebab, jika tidak, desil justru berpotensi menjadi tembok administratif antara negara dan rakyat.
Kesejahteraan tidak boleh berhenti pada pertanyaan, “Anda masuk desil berapa?” Tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih manusiawi: “Bagaimana sebenarnya kehidupan Anda hari ini?”
Di titik inilah pemerintah era Prabowo perlu berhati-hati. Modernisasi tata kelola melalui data adalah kebutuhan zaman, tetapi data hanyalah alat untuk membaca rakyat, bukan pengganti rakyat itu sendiri.
Angka dapat menunjukkan posisi ekonomi seseorang.
Tetapi, angka tidak selalu mampu membaca kecemasan seorang ibu ketika uang belanja hampir habis. Tidak selalu mampu membaca seorang ayah yang menyembunyikan kesulitan ekonominya. Dan tidak selalu mampu membaca keluarga yang tampak baik-baik saja di atas kertas, tetapi sedang berjuang keras mempertahankan kehidupan.
Maka, jika kesejahteraan rakyat hari ini hendak diukur melalui desil, jangan biarkan rakyat hanya menjadi “angka yang dipindahkan dari satu tabel ke tabel lainnya”.
Negara harus memastikan bahwa di balik setiap desil terdapat manusia, keluarga, kebutuhan, dan realitas sosial yang benar-benar didengar.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dalam desil. Rakyat hidup dalam kenyataan.
Dan pekerjaan rumah terbesar pemerintah bukan sekadar membuat data semakin rapi, melainkan memastikan bahwa data yang rapi itu benar-benar menggambarkan rakyat yang sebenarnya.
Penulis Opini Ditulis Oleh: Moh. Ridho Nur Abdillah, Aktivis PMII Pamekasan
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
