Demo Ganti Rugi Rumpon Nelayan, Maspion Gresik Sebut SKK Migas Larang Petronas Temui Massa

Avatar

- Pewarta

Rabu, 20 Agustus 2025 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan nelayan bersama aktivis kembali menuntut transparansi ganti rugi rumpon senilai Rp21 miliar dari Petronas Carigali. Aksi digelar di kawasan Maspion, Surabaya, Senin (18/08/2025).

Ratusan nelayan bersama aktivis kembali menuntut transparansi ganti rugi rumpon senilai Rp21 miliar dari Petronas Carigali. Aksi digelar di kawasan Maspion, Surabaya, Senin (18/08/2025).

SAMPANG, Pilar Pos | Ratusan nelayan bersama aktivis kembali menuntut transparansi ganti rugi rumpon senilai Rp21 miliar dari Petronas Carigali. Aksi digelar di kawasan Maspion, Gresik, Senin (18/08/2025). Namun, massa kecewa karena pihak Petronas sama sekali tidak hadir menemui mereka.

Pihak manajemen Maspion menyebut, absennya Petronas bukan karena alasan teknis, melainkan akibat intervensi langsung dari SKK Migas Jabanusa. Lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut disebut melarang Petronas berdialog dengan massa aksi.

BACA JUGA :  PW Ansor Jatim: Natal Aman, Sahabat Riyanto Banser Jadi Inspirasi Jaga Toleransi

“Kemarin saya sudah komunikasi dengan Petronas. Pak Veldi menyampaikan bahwa Petronas dilarang menemui massa aksi oleh SKK Migas,” ujar General Affair Maspion, Nur Rifai, di hadapan demonstran.

Pernyataan itu juga dituangkan secara tertulis oleh pihak Maspion, menegaskan bahwa Petronas tidak bisa menemui nelayan karena ada larangan resmi dari SKK Migas.

Situasi ini memicu kecurigaan nelayan dan aktivis. Mereka menilai SKK Migas tidak hanya melindungi kepentingan Petronas, tetapi juga menghalangi ruang dialog yang seharusnya terbuka.

BACA JUGA :  Program BK Pemprov Jatim TA 2025 di Sampang, Desa Pandiyangan Kecipratan Dana Rp1,9 Miliar

Koordinator aksi, Faris Reza Malik, mengecam keras sikap bungkam Petronas.

“Kami tidak akan bubar jika Petronas tidak menemui kami. Tolong aparat jangan hanya jadi tameng perusahaan. Komunikasikan kami dengan Petronas. Jangan sampai APH diadu domba dengan massa aksi,” tegasnya.

Sementara itu, Hanafi, salah satu pimpinan aksi, menegaskan perjuangan tidak berhenti di Maspion.

BACA JUGA :  Presiden RI Prabowo Buka Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya

“Besok kita akan demo ke SKK Migas Jabanusa. Kami ingin tahu kenapa lembaga bentukan pemerintah yang seharusnya mengawasi malah mengintervensi. Jangan-jangan SKK Migas bermain mata dengan perusahaan. Kalau benar, berarti SKK Migas lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat,” ujarnya.

Pewarta   : Agus Junaidi

Editor       : Amir Cs

Publisher : Redaksi

Follow WhatsApp Channel pilarpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Desa Dempo Barat Sukseskan HUT RI ke 80 Dengan Rangkaian Lomba Gerak Jalan Sebanyak 85 Peserta
Pemdes Solor Kecamatan Cermee Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pembuatan Kandang Ternak Diduga Fiktif
Beredarnya Poster Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Menuai Kecaman dari Ketua Forum NGO
Proyek Bahu Jalan Tanpa Papan Nama Terkesan Siluman
Viral! Anggota DPRD Nyanyi Saat Acara Lokakarya
Kabar Gembira Warga Trenggalek, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB) Selain Waris Diskon 25%
Dimomen HUT RI ke 80 Ketua P4TM Lepas Landas 120 Unit Armada Pick Up Konvoi Tembakau Suramadu
Camat Taman Krocok Terkesan Tutup Mata, Terkait Dugaan Judi Online Oknum Perangkat Desa Trebungan

Berita Terkait

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:06 WIB

Desa Dempo Barat Sukseskan HUT RI ke 80 Dengan Rangkaian Lomba Gerak Jalan Sebanyak 85 Peserta

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 13:27 WIB

Beredarnya Poster Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB Menuai Kecaman dari Ketua Forum NGO

Kamis, 21 Agustus 2025 - 17:13 WIB

Proyek Bahu Jalan Tanpa Papan Nama Terkesan Siluman

Kamis, 21 Agustus 2025 - 13:26 WIB

Viral! Anggota DPRD Nyanyi Saat Acara Lokakarya

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:47 WIB

Kabar Gembira Warga Trenggalek, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB) Selain Waris Diskon 25%

Berita Terbaru

Caption: Ketua LPK Trankonmasi Jatim Faris Reza Malik (Kaos Merah) Didampingi Pukuhan Nelayan Saat Diwawancarai Wartawan Usai Laporan ke Kejati Jatim (Sumber Foto: Agus Junaidi/Pilar Pos)

Hukum & Kriminal

Nelayan Pantura Madura Laporkan Dugaan Korupsi Rp21 Miliar ke Kejati Jatim

Selasa, 26 Agu 2025 - 19:24 WIB