PAMEKASAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (UNIRA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (14/8/2025). Massa aksi bahkan berhasil menerobos barisan pengamanan hingga melakukan penyegelan pintu kantor bupati.
Koordinator aksi, Presiden Mahasiswa UNIRA, Izet Alfian Fatahillah, mengatakan bahwa aksi ini bertepatan dengan momentum peringatan Kemerdekaan RI ke-80 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Bendera One Piece ini kami kibarkan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dipimpin Bupati Pamekasan,” ujar Izet.
Korlap aksi, Fajrul, menyoroti penggunaan anggaran negara untuk memperbaiki jalan menuju kediaman pribadi bupati, sementara masyarakat Pamekasan harus bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya.
“Bahkan jalan menuju rumah istri orang nomor satu di Pamekasan itu juga diperbaiki menggunakan uang negara,” ungkapnya.
Selain masalah infrastruktur, para mahasiswa juga menyoroti kondisi birokrasi di Pemkab Pamekasan. Mereka menilai reformasi birokrasi belum berjalan maksimal karena banyak posisi kepala dinas yang kosong dan hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dengan kewenangan terbatas.
“Bupati belum melakukan penyegaran birokrasi, terutama mengangkat kepala dinas definitif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan,” tegas Fajrul.
BEM UNIRA mendesak bupati segera melakukan reformasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, yang dinilai menjadi penyebab defisit anggaran pada tahun 2024. Namun, kata mereka, bupati dan sekda tidak bersedia menandatangani kesepakatan atas tiga tuntutan yang diajukan.
“Kami kecewa karena janji tindak lanjut dari audiensi sebelumnya tidak pernah terealisasi. Kami akan terus turun ke jalan sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegas Izet.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menemui massa dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Kami sudah mulai melakukan perbaikan, termasuk tahapan reformasi birokrasi. Semua butuh proses,” ujar Kholilurrahman. (*)
