SAMPANG, Pilar Pos | Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Sampang, Hanafi, bersama jajaran pengurus pada Kamis (31/07/2025) secara resmi menyerahkan langsung berkas pembaruan legalitas organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Sabtu (02/08/2025).
Penyerahan tersebut mencakup dokumen Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) Nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2025, yang mengesahkan pendirian perkumpulan PSHT dengan kepengurusan Ketua Umum Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.Sc.
Hanafi menjelaskan, pembaruan legalitas ini bertujuan mempertegas kedudukan hukum PSHT Cabang Sampang sebagai organisasi yang sah dan terdaftar resmi di pemerintah.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga legalitas serta menghindari polemik dualisme yang sempat muncul di internal PSHT.
“SK ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali keluarga besar PSHT di Sampang. Kami ingin seluruh warga PSHT kembali rukun dan bersatu dalam satu wadah yang diakui negara,” ujar Pendekar PSHT yang akrab disapa Mas Anaf kepada wartawan.
Menurutnya, PSHT Cabang Sampang telah tercatat di Bakesbangpol sejak tahun 2020. Namun karena dinamika kepengurusan di tingkat pusat, pihaknya merasa perlu memperbarui dokumen legalitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan administrasi negara.
“SK dari Kemenkum RI ini mengesahkan kepengurusan PSHT yang sah di bawah Ketua Umum Muhammad Taufiq. Kami berharap tidak ada lagi kebingungan di masyarakat terkait legalitas PSHT di Sampang,” tegasnya.
Mas Anaf juga meminta aparat penegak hukum agar bersikap tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PSHT namun tidak berada di bawah kepengurusannya.
Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai ilegal dan harus dibubarkan demi menjaga ketertiban organisasi.
“Jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh oknum dengan mengatasnamakan PSHT di Sampang dan bukan dari kepengurusan kami itu murni illegal, dan aparat penegak hukum harus tegas agar membubarkan segala kegiatan yang illegal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sampang, Anang Djoenaidi, yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri, Bambang, menyambut baik silaturahim dari pengurus PSHT Cabang Sampang.
Ia mengapresiasi langkah PSHT yang aktif memperbarui data legalitasnya sesuai prosedur hukum.
“Kami menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus PSHT. Intinya mereka menyampaikan pembaruan dokumen legalitas dan data administrasi organisasi,” kata Bambang.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah hanya mengakui organisasi termasuk PSHT yang memenuhi syarat legal formal.
Ia menekankan pentingnya dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti sahnya kepengurusan sebuah organisasi.
“Negara kita adalah negara hukum. Organisasi yang sah adalah organisasi yang memiliki legalitas resmi. Jika tidak sesuai aturan, maka secara hukum tidak diakui dan dianggap ilegal,” ujarnya.
Bakesbangpol, lanjut Bambang, akan terus berpedoman pada regulasi resmi untuk menjaga ketertiban administratif dan menghindari potensi konflik antar organisasi.
“Kami hanya akan memproses organisasi yang memiliki dokumen legal yang diakui negara. Ini penting untuk menjaga tertib administrasi dan stabilitas sosial,” pungkasnya.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
