Resmi, PSHT Sampang Serahkan Pembaruan Legalitas ke Bakesbangpol

Avatar

- Pewarta

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Hanafi, Ketua Cabang PSHT Sampang Jaket Hitam Saat Menyerahkan Berkas Pembaruan Legalitas Kepada Bambang, Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kabupaten Sampang

Caption: Hanafi, Ketua Cabang PSHT Sampang Jaket Hitam Saat Menyerahkan Berkas Pembaruan Legalitas Kepada Bambang, Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kabupaten Sampang

SAMPANG, Pilar Pos | Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Sampang, Hanafi, bersama jajaran pengurus pada Kamis (31/07/2025) secara resmi menyerahkan langsung berkas pembaruan legalitas organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Sabtu (02/08/2025).

Penyerahan tersebut mencakup dokumen Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) Nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2025, yang mengesahkan pendirian perkumpulan PSHT dengan kepengurusan Ketua Umum Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH, M.Sc.

Hanafi menjelaskan, pembaruan legalitas ini bertujuan mempertegas kedudukan hukum PSHT Cabang Sampang sebagai organisasi yang sah dan terdaftar resmi di pemerintah.

Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga legalitas serta menghindari polemik dualisme yang sempat muncul di internal PSHT.

BACA JUGA :  618 Calon Jemaah Haji Sampang 2026, Diimbau Jaga Kondisi Fisik dan Kekompakan di Tanah Suci

“SK ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali keluarga besar PSHT di Sampang. Kami ingin seluruh warga PSHT kembali rukun dan bersatu dalam satu wadah yang diakui negara,” ujar Pendekar PSHT yang akrab disapa Mas Anaf kepada wartawan.

Menurutnya, PSHT Cabang Sampang telah tercatat di Bakesbangpol sejak tahun 2020. Namun karena dinamika kepengurusan di tingkat pusat, pihaknya merasa perlu memperbarui dokumen legalitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan administrasi negara.

“SK dari Kemenkum RI ini mengesahkan kepengurusan PSHT yang sah di bawah Ketua Umum Muhammad Taufiq. Kami berharap tidak ada lagi kebingungan di masyarakat terkait legalitas PSHT di Sampang,” tegasnya.

Mas Anaf juga meminta aparat penegak hukum agar bersikap tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PSHT namun tidak berada di bawah kepengurusannya.

BACA JUGA :  Memprihatinkan, Bangunan Kantor Camat Pasean kurang layak ditempati, Berharap Penuh Ada Perhatian Khusus dari Pemkab

Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai ilegal dan harus dibubarkan demi menjaga ketertiban organisasi.

“Jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh oknum dengan mengatasnamakan PSHT di Sampang dan bukan dari kepengurusan kami itu murni illegal, dan aparat penegak hukum harus tegas agar membubarkan segala kegiatan yang illegal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sampang, Anang Djoenaidi, yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri, Bambang, menyambut baik silaturahim dari pengurus PSHT Cabang Sampang.

Ia mengapresiasi langkah PSHT yang aktif memperbarui data legalitasnya sesuai prosedur hukum.

“Kami menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus PSHT. Intinya mereka menyampaikan pembaruan dokumen legalitas dan data administrasi organisasi,” kata Bambang.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah hanya mengakui organisasi termasuk PSHT yang memenuhi syarat legal formal.

Ia menekankan pentingnya dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti sahnya kepengurusan sebuah organisasi.

BACA JUGA :  Polres Jember Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Penipuan Jatah Katering Haji 2026

“Negara kita adalah negara hukum. Organisasi yang sah adalah organisasi yang memiliki legalitas resmi. Jika tidak sesuai aturan, maka secara hukum tidak diakui dan dianggap ilegal,” ujarnya.

Bakesbangpol, lanjut Bambang, akan terus berpedoman pada regulasi resmi untuk menjaga ketertiban administratif dan menghindari potensi konflik antar organisasi.

“Kami hanya akan memproses organisasi yang memiliki dokumen legal yang diakui negara. Ini penting untuk menjaga tertib administrasi dan stabilitas sosial,” pungkasnya.

Penulis : Agus Junaidi

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Pilar Pos

Follow WhatsApp Channel pilarpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPK Madas Nusantara Pagantenan Salurkan Bantuan Air Bersih ke Rumah Almarhum Munir di Desa Plakpak
Srikandi Madas Nusantara Jatim Hadir di Martajesah, Bagikan 300 Paket Makanan dalam Aksi Jumat Berkah
Dugaan Kebocoran Intelijen dan Desakan Evaluasi Total di Lingkaran Presiden Prabowo
Cegah Antrean BBM Mengular, Polres Pamekasan Kumpulkan Seluruh Pengawas SPBU
Putusan Hakim Dianggap Tak Adil, Korban Penganiayaan di Pamekasan Kecewa Terdakwa Hanya Divonis Tahanan Luar
Sopir Mojokerto Luka Parah Akibat Tabrakan Truk di Tanjung Bumi Bangkalan, Anggota Sakera Madura Kecewa Polisi dan Perawat Tak Ada
Polisi Tangkap Dugaan Pengepul BBM Subsidi di Kawasan Batumarmar Pamekasan
Terima Mandat Baru, Wakil Bupati Sampang KH. Achmad Mahfudz AQ Resmi Nakhodai DPC Gerindra Sampang

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 15:14 WIB

Srikandi Madas Nusantara Jatim Hadir di Martajesah, Bagikan 300 Paket Makanan dalam Aksi Jumat Berkah

Jumat, 6 November 2026 - 07:28 WIB

Dugaan Kebocoran Intelijen dan Desakan Evaluasi Total di Lingkaran Presiden Prabowo

Kamis, 5 November 2026 - 15:09 WIB

Cegah Antrean BBM Mengular, Polres Pamekasan Kumpulkan Seluruh Pengawas SPBU

Kamis, 5 November 2026 - 13:31 WIB

Putusan Hakim Dianggap Tak Adil, Korban Penganiayaan di Pamekasan Kecewa Terdakwa Hanya Divonis Tahanan Luar

Rabu, 4 November 2026 - 08:12 WIB

Sopir Mojokerto Luka Parah Akibat Tabrakan Truk di Tanjung Bumi Bangkalan, Anggota Sakera Madura Kecewa Polisi dan Perawat Tak Ada

Berita Terbaru