SAMPANG, Pilar Pos || Proyek pembangunan jalan lapis penetrasi (lapen) di Dusun Monduh, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mulai menuai sorotan serius. Pasalnya, jalan yang dibangun menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp200 juta itu diduga menunjukkan ketidaksesuaian kualitas konstruksi. Ironisnya, pekerjaan yang diketahui baru rampung dikerjakan itu, sejumlah bagian jalan sudah mengalami kerusakan dan ambles. Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan hasil pantauan awak media pada Jumat (20/11/2026), kondisi fisik jalan sepanjang kurang lebih 500 meter tersebut memunculkan sejumlah tanda tanya. Lapisan pengaspalan terlihat relatif tipis, sementara penggunaan batu ukuran 3/5 pada bagian pinggiran jalan diduga minim.
Temuan visual tersebut patut menjadi perhatian. Sebab, ketebalan lapisan, komposisi material, serta metode pelaksanaan merupakan bagian penting yang menentukan kualitas dan daya tahan konstruksi jalan lapen.
Lebih memprihatinkan, pada beberapa titik permukaan jalan sudah memperlihatkan kerusakan. Kerikil tampak muncul ke permukaan, sementara sejumlah bagian jalan terlihat ambles. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin pekerjaan yang masih tergolong baru sudah memperlihatkan indikasi kerusakan?
Seorang warga yang melintas di lokasi mengaku heran melihat kondisi jalan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pengaspalan itu baru selesai sekitar setengah bulan lalu, tetapi permukaannya sudah mengalami kerusakan.
“Jalan pengaspalan ini baru selesai dikerjakan, tapi sudah ambles. Ini kendalanya apa ya?,” ujar warga kepada awak media saat berada di lokasi.
Kerusakan dini tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Terlebih, proyek ini menggunakan uang negara dengan nilai anggaran mencapai Rp200 juta. Masyarakat tentu berharap anggaran tersebut menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, bukan pembangunan yang baru seumur jagung sudah memperlihatkan tanda-tanda kerusakan.
Dengan panjang pekerjaan sekitar 500 meter, publik juga patut mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan hasil akhir pembangunan.
Dugaan ketidaksesuaian kualitas material maupun metode pengerjaan perlu diuji melalui pemeriksaan teknis. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atau perencanaan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, pelaksanaan kegiatan tercantum dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Karena itu, tanggung jawab pelaksanaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui selesainya pekerjaan secara fisik. TPK juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan, material apa yang digunakan, berapa ketebalan lapisan lapen yang direncanakan, serta apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan standar teknis.
Transparansi penggunaan anggaran juga menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui rincian perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga realisasi penggunaan dana BKP tersebut.
Jika dugaan ketidaksesuaian itu terbukti, bukan tidak mungkin persoalan tersebut mengarah pada potensi kerugian keuangan negara. Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan teknis dan audit terhadap pelaksanaan serta penggunaan anggaran.
Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) diharapkan tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, aparat penegak hukum juga perlu melakukan penelusuran lebih lanjut.
Sebab, proyek pembangunan yang dibiayai dari uang negara semestinya mengutamakan mutu dan manfaat jangka panjang. Bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, sementara kualitas hasilnya justru menyisakan persoalan bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Muhdi selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Kara, Kecamatan Torjun, belum memberikan penjelasan terkait kondisi proyek tersebut. Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media, namun belum memperoleh tanggapan.
Pihak pemerintah desa maupun TPK diharapkan segera memberikan klarifikasi secara terbuka, termasuk menjelaskan penyebab kerusakan dini yang terlihat di sejumlah titik. Publik juga menunggu langkah konkret untuk memastikan kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rp200 juta tersebut.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos











