JAKARTA, Pilar Pos – Tidak masuknya satu pun komisioner petahana dalam daftar 14 besar calon anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) periode 2026–2031 menjadi catatan penting dalam proses regenerasi kepemimpinan lembaga tersebut. Panitia Seleksi (Pansel) KND telah mengumumkan 14 nama kandidat yang lolos tahapan akhir pada 13 November 2026, yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih menjadi tujuh anggota KND definitif.
Ketua LIRA Disability Care (LDC) Indonesia, Abdul Majid, menilai hasil seleksi ini harus dibaca sebagai momentum pembaruan kelembagaan. Menurutnya, perombakan total komposisi kepemimpinan merupakan kesempatan besar untuk memperkuat peran KND sebagai lembaga pengawas independen pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Fakta tidak adanya komisioner petahana dalam daftar 14 nama tentu menjadi perhatian publik. Namun, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan penilaian atas kegagalan kinerja komisioner sebelumnya. Hasil seleksi dan evaluasi kinerja kelembagaan merupakan dua hal yang berbeda,” kata Abdul Majid melalui siaran pers yang diterima media, Jumat (20/11/2026).
Alumni Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga tersebut menjabarkan tiga aspek krusial yang perlu menjadi refleksi bagi kepemimpinan KND periode mendatang:
• Penguatan Fungsi Pengawasan: KND tidak boleh hanya hadir sebagai lembaga yang menyampaikan rekomendasi. Lembaga ini harus memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara konkret oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara layanan publik.
• Independensi dan Keberanian Advokasi: KND harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Lembaga ini wajib bersikap kritis ketika kebijakan atau pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
• Perluasan Partisipasi Publik: Keterwakilan ragam disabilitas, perempuan, anak, serta kelompok yang mengalami diskriminasi berlapis harus menjadi perhatian utama dalam membangun agenda pengawasan nasional.
“Jangan sampai KND hanya kuat secara kelembagaan, tetapi kurang terhubung dengan persoalan nyata yang dialami penyandang disabilitas di daerah. Pengawasan harus berbasis bukti, melibatkan organisasi penyandang disabilitas, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas pemuda asal Sidoarjo tersebut.
Penerima beasiswa Australia Awards ini menambahkan bahwa jika periode pertama KND merupakan fase penting untuk membangun fondasi kelembagaan, maka periode kedua harus diarahkan pada penguatan dampak dan akuntabilitas pengawasan.
Tantangan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke depan dinilai masih sangat kompleks.
Isu-isu strategis seperti integrasi data tunggal yang solid, aksesibilitas ruang publik dan transportasi, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan dari kekerasan, akses keadilan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan publik masih menanti untuk diselesaikan.
Oleh karena itu, LIRA Disability Care mendorong agar proses transisi kepemimpinan ini dilakukan secara matang tanpa menghilangkan pengetahuan kelembagaan, dokumentasi advokasi, serta capaian positif yang telah dibangun oleh komisioner periode pertama.
“Kita membutuhkan kesinambungan atas praktik baik yang sudah ada, tetapi juga keberanian untuk melakukan pembaruan. Era baru KND bukan berarti meniadakan seluruh capaian sebelumnya, melainkan memastikan lembaga ini semakin independen, inklusif, akuntabel, dan berdampak,” lanjut Abdul.
Ia berharap tujuh anggota KND yang nantinya ditetapkan oleh Presiden memiliki komitmen kuat terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Harapan kami sederhana, KND ke depan harus lebih dekat dengan penyandang disabilitas, lebih kuat dalam mengawasi pemerintah, dan lebih terukur dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi. Inilah momentum membangun era baru KND,” pungkasnya.











