SAMPANG, Pilar Pos || Aksi demonstrasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang di depan Kantor DPRD Sampang, tampil berbeda dari unjuk rasa pada umumnya. Selain menyampaikan tuntutan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), para mahasiswa menyuguhkan aksi teatrikal bernuansa seni dan budaya yang menyita perhatian masyarakat. Kamis (25/6/2026).
Iringan musik melalui sound sistem mengawali langkah massa sejak bergerak menuju gedung DPRD. Alunan musik khas tradisional daerah berpadu dengan berbagai adegan teatrikal yang menggambarkan keresahan mahasiswa terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Penampilan tersebut membuat suasana aksi tetap hidup, tertib, dan sarat pesan kritik sosial.
Di depan kantor DPRD Sampang, para kader PMII kembali menampilkan adegan dramatis yang menggambarkan pentingnya transparansi, pengawasan, dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat. Aksi simbolik itu menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mempertegas identitas PMII sebagai organisasi mahasiswa yang kritis namun tetap mengedepankan pendekatan intelektual dan budaya dalam menyampaikan aspirasi.
Usai aksi teatrikal, para orator menyampaikan tuntutan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PMII menilai program strategis nasional tersebut harus dijalankan secara akuntabel mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Rofi, salah satu orator aksi.
Menurutnya, evaluasi perlu mencakup tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
PMII menilai berbagai persoalan masih ditemukan dalam implementasi MBG sehingga pengawasan dan evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar program berjalan sesuai tujuan pemerintah.
“Besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat. Program ini harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata,” tegas Rofi.
Selain MBG, PMII juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai berkembang di sejumlah desa di Kabupaten Sampang. Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah ketidakjelasan terkait regulasi, mekanisme operasional, serta kesiapan kelembagaan koperasi tersebut.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan moratorium sementara KDKMP sampai ada kepastian regulasi, kesiapan kelembagaan, dan hasil evaluasi yang komprehensif,” katanya.
PMII khawatir keberadaan KDKMP berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga ekonomi desa yang sudah berjalan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun kelompok usaha masyarakat lainnya.
Selain itu, PMII mendesak DPRD Sampang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan pelaksana MBG, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan unsur masyarakat guna membahas berbagai persoalan yang berkembang.
Aspirasi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni. Politikus PPP yang akrab disapa Bung Fafan itu menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan PMII.
“Pada dasarnya kami menerima aspirasi adik-adik PMII. Kami menilai proses maupun pelaksanaan program MBG dan KDKMP perlu dievaluasi agar betul-betul berjalan maksimal sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Iqbal.
Ia juga berjanji akan mengundang sejumlah instansi dan pihak terkait untuk membahas pelaksanaan kedua program tersebut melalui forum yang lebih komprehensif.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
