Pamekasan, Pilarpos |Bupati Pamekasan hari ini seakan tidak pernah absen dari sorotan publik. Hampir setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, NGO, aktivis, maupun masyarakat biasa selalu menjadikan dirinya sebagai sasaran kritik. Fenomena ini bukanlah hal yang muncul tiba-tiba, melainkan cerminan dari keresahan yang mendalam bahwa Pamekasan sedang mengalami krisis kepemimpinan.
Sebagai rakyat biasa, saya melihat bahwa problem utama di Pamekasan bukan semata soal pembangunan fisik atau program bantuan yang kerap diviralkan di media sosial. Persoalan mendasarnya adalah kepemimpinan yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat, melainkan lebih condong pada lingkaran pendukung fanatik dan tim sukses politik.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pendukung Bupati, terutama yang dahulu berperan sebagai tim sukses, kini hidup lebih sejahtera. Rumah-rumah mereka yang dulunya sederhana kini tampak lebih bagus dan megah. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat biasa yang sejak awal menitipkan harapan agar kepemimpinan Bupati mampu meningkatkan kualitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menghadirkan kesejahteraan. Alih-alih merasakan perubahan, rakyat justru merasa terabaikan.
Lebih jauh, keresahan publik juga muncul dari campur tangan pihak keluarga Bupati, khususnya “istri” yang secara hukum tidak sah namun diakui secara agama. Kehadiran mereka dalam kegiatan sosial dan pemerintahan meski di luar struktur resmi justru memperkuat kesan bahwa Bupati sedang membangun dinasti kecil yang menimbulkan kegaduhan. Dalam konteks kepemimpinan publik, hal ini menyalahi prinsip dasar good governance: bahwa yang harus turun langsung mendengar aspirasi rakyat adalah pemimpin yang sah, bukan orang-orang di sekitarnya.
Padahal, rakyat Pamekasan berharap Bupati mampu menunjukkan prestasi nyata sebagai pemimpin daerah: membangun ekonomi yang merata, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta menghadirkan kebijakan yang humanis. Bukan sekadar menonjolkan citra lewat postingan media sosial atau memperlihatkan urusan keluarga yang justru memecah simpati publik.
Dalam kerangka ini, pemikiran politik John Locke patut diingat: “The end of government is the good of mankind.” Tujuan dari pemerintahan bukanlah memperkaya kelompok tertentu, melainkan menjamin kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Begitu pula dengan pandangan Machiavelli yang menekankan bahwa kekuasaan seorang pemimpin haruslah dipelihara dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi dan lingkaran terdekat.
Untuk itu, Bupati Pamekasan harus membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang adaptif dan humanis. Adaptif dalam arti mampu merespons keresahan masyarakat secara nyata dan solutif, bukan hanya pencitraan. Humanis dalam arti menempatkan manusia—rakyat Pamekasan—sebagai pusat dari segala kebijakan.
Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya pandai membangun opini di media sosial, tetapi butuh pemimpin yang hadir, mendengar, dan bekerja untuk kepentingan semua, bukan hanya segelintir orang. Pamekasan tidak boleh terus dibiarkan tenggelam dalam krisis kepemimpinan yang hanya menonjolkan loyalitas politik dan kepentingan keluarga. (Red)
