SAMPANG, Pilar Pos || Di tengah gencarnya program bantuan sosial, seorang perempuan tunanetra di Kabupaten Sampang, Madura, justru luput dari pendataan. Muslimah, warga Dusun Kebun, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, hidup sebatang kara tanpa pendamping dan tanpa sentuhan bansos.
Kondisi ini menyingkap lemahnya peran pemerintah desa dalam mendeteksi dan mengusulkan warga rentan.
Muslimah tidak pernah menikah dan kini hidup sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Dengan keterbatasan penglihatan, ia menjalani hari-hari dalam kesunyian dan keterbatasan, tanpa kepastian bantuan dari negara.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Sampang, Moh. Anwari Abdullah, mengaku pihaknya baru mengetahui kondisi tersebut setelah adanya laporan.
“Begitu informasi masuk, langsung kami koordinasikan dengan Dispendukcapil,” ujarnya.
Penelusuran awal mengungkap fakta krusial: Muslimah belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), syarat dasar untuk mengakses bantuan sosial.
“Data sudah kami terima, ternyata yang bersangkutan belum punya KTP,” jelasnya.
Di sisi lain, Anwari melontarkan kritik terbuka terhadap pemerintah desa yang dinilai abai.
“Seharusnya diusulkan dari desa. Masa tidak ada peran? Di desa ada operator dan perangkat,” tegasnya.
Ia menegaskan, desa merupakan pihak paling mengetahui kondisi riil warganya, sehingga tidak seharusnya kasus seperti ini terlewat.
“Yang tahu kondisi lapangan itu desa, bukan kami di kabupaten,” imbuhnya.
Keterlambatan informasi membuat penanganan baru bergerak setelah kasus ini mencuat.
“Begitu ada laporan, langsung kami tindak lanjuti,” katanya.
Saat ini, Dinsos PPPA bersama Dispendukcapil tengah memproses administrasi kependudukan Muslimah agar dapat segera diusulkan sebagai penerima bansos.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Penjabat Kepala Desa Baturasang, Sugianto, belum memberikan tanggapan resmi terkait tidak terdatanya Muslimah, meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Kasus ini menjadi ironi di tengah klaim penyaluran bansos yang terus digencarkan. Ketika data menjadi kunci, kelalaian di tingkat desa justru membuat warga paling rentan menjadi “tak terlihat”.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
