SAMPANG, Pilar Pos || Janji pekerjaan di Dubai, Uni Emirat Arab, justru berujung dugaan eksploitasi yang dialami Nurul Hasanah, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kelurahan Rongtengah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Tak hanya mengaku mengalami kekerasan dan dipaksa bekerja dalam kondisi cedera, Nurul juga menyebut diminta membayar ganti rugi sebesar 7.000 dolar AS atau sekitar Rp110 juta saat hendak kembali ke Indonesia.
Kasus yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini mulai ditelusuri Satreskrim Polres Sampang. Polisi telah meminta keterangan anak Nurul untuk mengungkap proses perekrutan, jalur keberangkatan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengiriman korban ke luar negeri.
Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sampang, Ipda Poundra Kinan Aditama, membenarkan adanya permintaan keterangan terhadap anak korban. Penyidik, kata dia, tengah menelusuri jalur keberangkatan Nurul dan siapa pihak yang memberangkatkannya.
“Pada intinya, kami tanyakan terkait jalur keberangkatannya, melalui siapa,” demikian keterangan KBO Reskrim Polres Sampang, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan pengakuan Nurul yang diberitakan sejumlah media, ia berangkat dari Indonesia pada Januari 2026 setelah mendapat tawaran pekerjaan di Dubai. Namun, setelah sekitar 13 hari berada di kota tersebut, ia justru dikirim ke Benghazi, Libya.
Di negara tersebut, Nurul mengaku mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tulang tangannya patah. Ironisnya, dalam kondisi cedera, ia menyebut tetap dipaksa bekerja. Ia juga mengaku mengalami pemukulan selama berada di Libya.
Persoalan tak berhenti pada dugaan kekerasan dan eksploitasi. Ketika berupaya pulang ke Tanah Air, Nurul mengaku diminta membayar ganti rugi pemutusan kontrak sebesar 7.000 dolar AS, atau setara sekitar Rp110 juta.
Nilai tersebut menjadi persoalan serius yang perlu ditelusuri. Siapa pihak yang meminta pembayaran, apa dasar pengenaan ganti rugi, serta apakah permintaan itu berkaitan dengan proses perekrutan dan penempatan kerja Nurul, masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebelumnya turut menyoroti dugaan pemberangkatan Nurul melalui perantara yang tidak mengikuti prosedur penempatan pekerja migran Indonesia. Dugaan ini membuka sejumlah pertanyaan mengenai legalitas perekrut, mekanisme penempatan, serta pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatan korban.
Kini, penelusuran polisi menjadi penting untuk mengurai rangkaian peristiwa sejak Nurul menerima tawaran pekerjaan, diberangkatkan dari Indonesia, hingga berada di Libya. Pemeriksaan terhadap anak korban diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam proses tersebut.
Meski dugaan TPPO mulai didalami, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Keterangan korban mengenai kekerasan, pemaksaan kerja, dan permintaan uang juga perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Selain pengusutan hukum, keselamatan dan pemulangan Nurul perlu menjadi perhatian. Koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk menelusuri kondisi korban di Libya dan mengupayakan langkah perlindungan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Hingga berita ini ditulis, Polres Sampang masih mendalami jalur keberangkatan Nurul dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, dugaan kekerasan, eksploitasi, serta permintaan pembayaran sekitar Rp110 juta untuk pulang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan pekerja migran agar janji pekerjaan di luar negeri tidak berujung pada dugaan eksploitasi dan persoalan hukum yang merugikan calon pekerja.
Penulis : Agus Junaidi
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Pilar Pos
