Mahasiswa Kepulauan Geruduk Kantor Bawaslu Sumenep

Bagikan Via:
Ahmad Fauzi Nur selaku korlap aksi massa

Sumenep, Pilarpos.com – Indonesia merupakan negara demokrasi yang berazas pancasila yang di atur oleh undang-undang dasar 1945, bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sehingga bisa melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sipil.

Melalui demokrasi kita akan mengetahui  proses pemilihan umum secara seksama.
Pemilihan umum merupakan proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan admistrasi publik.

Untuk menjaminnya proses kelancaran demokrasi yang sehat, komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dalam menyelengarakan dan mengawasi pemilu tersebut.
Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu yang memiliki wewenang sesuai dengan perbawaslu pasal 83 tahun 2022 dan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam hal ini, Panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) merupakan panitia yang di bentuk oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota yang mempunyai tugas sesuai dengan perbawaslu pasal 86 poin 1 dan 2 tahun 2022 dan juga membantu mengawasi penyelenggaran pemilihan umun diwilayah setingkat kecamatan, dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat di tingkat kecamatan, setiap kecamatan di suatu kabupaten/kota akan di awasi oleh tiga anggota panwascam.

Baca Juga:  Berawal dari Tangani Kecelakaan, Polres Sampang Berhasil Ungkap Dugaan Curanmor TKP di Pamekasan

Panwascam Sapeken dari hasil kajian-kajian teoritik yang kami dalami bahwa tertera ada dugaan pelanggaran yaitu berupa pencairan dana biaya oprasional panwascam tidak melibatkan kepsek dan bendahara. Secara logika ketika BOP itu dicairkan sepihak maka ada indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran dan kita akan berasumsi liar karna tidak sesuai prosedural, diduga jangan-jangan biaya oprasional itu di masukkan kedalam kantong,” beber Ahmad Fauzi Nur selaku korlap aksi, Jumat (23/06/2023).

massa mahasiswa kepulauan yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep

Maka dari itu, kami sebagai bagian dari masyarakat khususnya kaum aktivis kepualaun yang berdomisili di sumenep yang selalu komitmen mengawal isu kepulauan. Hari ini dengan kekuatan sebanyak 30 orang mahasiswa kepulauan yang kuliah di Kabupaten Sumenep mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menemui Ketua Bawaslu guna menyampaikan tuntutan, tetapi massa aksi tidak bisa bertemu dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, karena berdalih sedang melaksanakan tugas di kepulauan Kangean,” tambah Nur panggilan akrab sang korlap.

Baca Juga:  Polresta Sidoarjo Berhasil Amankan Dua Pemuda Bersajam yang Viral di Medsos

Akhirnya terjadi desak-desakan massa dengan polisi, karena massa tidak di izinkan masuk kehalaman kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep. Karena massa kecewa tidak di temui akhirnya melakukan pemblokiran jalan,” tutupnya.

Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) dan kelompok penekan ikut serta dalam menjaga dan mengawasi kebijakan pemerintah khususnya panwaslu sehingga mampu menjaga demokrasi berjalan dengan sehat.

3 poin tuntutan dari teman – teman aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) dan kelompok Penekan diantaranya

  1. Kami menuntut bawaslu mengevaluasi kinerja panwascam
  2. Memberikan sangsi sesuai undang-undang yang berlaku
  3. Jika memungkinkan pecat panwascam sapeken.

Penulis: Ahmad Fauzi Nur
Editor: Fathor

X