Pengesahan RTRW di Kabupaten Pasuruan Ditunda

Bagikan Via:
Ketua DPRD kabupaten Pasuruan bersama Ketua Format Ismail Makky

Pasuruan, Pilarpos.com – Pengesahan Raperda tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 12 thn 2010 yang mendapat penolakan sejumlah LSM di Kabupaten Pasuruan, akhirnya ditunda beberapa fraksi DPRD, Selasa, (09/05/2023) pkl 14.00 Wib.

Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (Format) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Rombongan tersebut diterima Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan di ruangannya. Ketua Format Ismail Makky mengatakan, “pembahasan Raperda RTRW ini sudah lama dilakukan sejak tahun 2017 – 2023. Karena itu, perda RTRW ini mutlak untuk segera disyahkan, tidak ada satupun alasan dan argumentasi yang kuat untuk menolak perda RTRW kecuali satu alasan menolak adalah demi sebuah nilai tawar atau Bergaining kepentingan kelompok tertentu, perda ini untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat wilayah timur agar disparitas timur dan barat tidak terjadi,” ujarnya.

Baca Juga:  Polres Tanjungperak Berhasil Amankan 3 Remaja Geng Independen Sliwer Diduga Terlibat Pengeroyokan

Ia menambahkan, bahwa perda RTRW tersebut adalah janji kampanye Bupati dan wakil Bupati terpilih 2019-2024 yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya, “jadi pemerintah dan DPRD tidak boleh patuh dan tunduk terhadap tekanan, intimidasi dan rongrongan dari pihak manapun yang sengaja untuk mencari keuntungan dari permasalahan tersebut,” bebernya.

Sudiono Fauzan menjelaskan bahwa, kesempatan untuk melakukan pengesahan sampai pada tanggal 15 Mei 2023, namun sampai saat ini (Bamus) Badan Musyarawah DPRD belum menjadwalkan kegiatannya.

“Kemarin sidang paripurna yang digelar DPRD, hanya 1 Fraksi saja yang setuju untuk segera ditetapkan yaitu PKB tapi 6 Fraksi lainnya meminta adanya penundaan pengesahan Perda RTRW,” ujarnya. (Dir)

X