Demo May Day 2023 di Gelar di Sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat

Bagikan Via:
Ribuan Buruh Berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas

Jakarta, Bertempat di halaman Istana Negara, Senin (01/05/2023). Ribuan buruh menyampaikan Bahwa kami menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan pemerintahan yang telah gagal melindungi buruh, anti kritik, dan tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat.

Omnibus law yang kini bernama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja sebagai produk hukum yang lahir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo secara nyata meruapkan Undang-Undang yang hanya mementingkan kepentingan pengusaha dan menyengsarakan buruh.

Sejak awal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai produk hukum yang lahir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo secara nyata merupakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR dalam upayanya memanjakan kaum pengusaha telah terang-terangan melanggar konstitusi dengan membuat Undang-Undang yang dalam pembuatannya tidak melibatkan partisipan publik.

Baca Juga:  Polres Situbondo Berhasil Ungkap TPPO Via Mi Chat, Dua Operator Diamankan

Ketiadaan partisipasi publik dalam pembentukan suatu Undang-Undang menunjukan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggap rakyat tidak ada. Ini artinya, kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat bukanlah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diskriminasi struktual yang lebih parah lagi terjadi pada peserta pemegangan, melalui Permenaker Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemegangan Di Dalam Negeri, peserta pemegangan tidak diklarifikasikan sebagai pekerja. Hal ini secara otomatis menempatkan peserta pemagangan dalam posisi tidak berhak atas hak-hak yang seharusnya dimima oleh pekerja pada umumnya. Tidak ada upah, akses terhadap jaminan sosial hanya sebagian, tidak memperoleh tunjangan hari raya, tidak ada hak cuti, dan tidak dapat bergabung dalam serikat pekerja. Hal ini jelas suatu tindakan penelantaran anak bangsa oleh pemerintahan Jako Widodo. Sudah tidak memperoleh hak-haknya seperti pekerja pada umumnya, peserta pemagangan juga tidak dapat melindungi dan memperjuangkan hak-haknya baiknya karena tidak dapat bergabung dalam serikat pekerja.

Baca Juga:  Hari Bhayangkara ke-77, Polres Malang Distribusikan Air Bersih Untuk Warga Dengkol Singosari

Dengan demikian kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-Sedar) pada hari ini senin, 1 Mei 2023, dalam momentum perayaan Hari Buruh Sedunia, menuntut:

1. Cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

2. Cabut Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

3. Cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global

4. Hapuskan seluruh aturanyang mengatur tentang sistem kerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan dari seluruh tata peraturan yang mengatur ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia.

Editor : Rizal Muhaini

X