Perkara Tanah Di Pai Kota Makassar Merupakan Hal Yang Krusial

Bagikan Via:
Abd. Jalil dg Nai Korban kebrutalan oknum

Makassar, Pilarpos.com – Sengketa tanah merupakan suatu persoalan yang kerap kali terjadi disendi-sendi kehidupan masyarakat, problem sengketa tanah yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya karena adanya konflik kepentingan atas tanah, sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, oleh karenanya hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya

Beranjak dari Problem tersebut DPP Lembaga Aliansi Indonesia yang berkantor di Jakarta, tepatnya dijalan Raya Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), No 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang mempunyai Visi – Misi yaitu Mendukung sepenuhnya Pemerintah dan program kerjanya secara institusional, Pemerintah tidak boleh diganggu, apalagi dirongrong, Pemerintah harus dibela dan dikawal dalam aktualisasi tugas-tugas penyelenggaraan Negara, siapapun yang bertindak makar kepada pemerintah, maka Aliansi Indonesia ada di garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Pemerintah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aliansi Indonesia senantiasa mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, apabila ditemukan adanya oknum Pejabat yang menyalahgunakan jabatan/wewenang, Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk mengingatkannya, bahkan jika dipandang perlu, oknum Pejabat tersebut dilaporkan kepada Bapak Presiden, melalui Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia, ujar Sekjend DPP Aliansi Indonesia, T.Bustaman,”

Baca Juga:  Polisi Siapkan Jalur Alternatif Cegah Macet Imbas Pengecoran Jalan Bypass di Kota Mojokerto

Berkaitan dengan problem tersebut, ada salah satu anggota dari DPP Aliansi Indonesia atas nama Abd. Jalil Dg. Nai dengan nomor KTA D.4087.0659.27 yang sedang mengalami persoalan tanah, dan meminta bantuan Hukum kepada DPP Aliansi Indonesia, oleh karenanya DPP Aliansi Indonesia langsung mengambil sikap untuk berupaya menyelesaiakan perkara tanah yang menimpa anggotanya, dan pada saat ini DPP Aliansi Indonesia telah menyurati seluruh stakeholder/ Instansi terkait diantaranya: 1. Walikota Makassar dengan nomor surat 3678.Klr/DPP/XII/22, tanggal 28 desember 2022, nomor surat 3684.Klr/DPP/I/23, tanggal 06 Januari 2023, nomor surat 3689.Klr/DPP/I/23, tanggal 11 Januari 2023,

  1. Kepala BPN Kota Makassar dengan nomor surat 3679.Klr/DPP/XII/22, tanggal 28 desember 2022, nomor surat 3685.Klr/DPP/I/23, tanggal 6 Januari 2023, nomor surat 3690.Klr/DPP/I/23, tanggal 11 Januari 2023,
  2. Lurah – Kel. Pai dengan nomor surat 3675.Klr/DPP/XII/22, tanggal 28 desember 2022, nomor surat 3683.Klr/DPP/I/23, tanggal 6 Januari 2023, nomor surat 3688.Klr/DPP/I/23, tanggal 11 Januari 2023,
  3. Direktur/ Pimpinan PT. Inti Cakrawala Citra, dengan nomor surat 3680/Klr/DPP/XII/22, tanggal 28 desember 2022, nomor surat 3686.Klr/DPP/I/23, tanggal 6 Januari 2023, nomor surat 3691.Klr/DPP/I/23, tanggal 11 Januari 2023, dan dari seluruh rangkaian persuratan tersebut yang telah ditujukan menyangkut persoalan tanah dari Abd. Jalali Dg. Nai selaku ahli waris dari Tjoddo Bin Laumma sesuai dengan putusan PAW dari Pengadilan Agama Makassar no. 194/Pdt.P/2013/PA. Mks, tertanggal 18 desember 2013, dengan luas tanah sekitar 6,45 hektar yang terletak di Kel. Pai, Kec. Birinhkanayya, Kota Makassar, Prov. Sul-Sel, imbuh T.Bustaman – Sekjend DPP Aliansi Indonesia,”
Baca Juga:  Memastikan Kesehatan Petugas Pengamanan Pemilu 2024, Si Dokkes Polres Pasuruan Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Berdasarkan seluruh rangkaian persuratan yang telah dilakukan oleh DPP Lembaga Aliansi Indonesia, maka pihak dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia berencana akan melakukan pemasangan papan bicara/ Papan Plan Penguasaan Negara’ atas tanah Hak Milik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tutup Bahar, S.H., yang merupakan anggota dari DPP Lembaga Aliansi Indonesia bagian Advokasi,”

Penulis: Bahar S.H., M.H.
Editor: Haidir Sabaruddin

X